Peserta ujian masuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Muslim Indonesia (UMI) didominasi perempuan.
"Dari
5600-an jumlah peserta, 56 persen di antaranya adalah perempuan," kata
Rektor UMI Prof Dr Masrurah Mokhtar pada jumpa persnya di Aula Masjid
kampus UMI, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (2/7/2012). Sedangkan
peserta yang masuk di kelompok IPA ada 70 persen dan kelompok IPS 30
persen.
Tahun ini UMI hanya menyiapkan 4.000 kuota mahasiswa
baru. UMI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di
Makassar dan telah menghasilkan ribuan alumni.(*)
Selasa, 03 Juli 2012
Pertamina Curigai Penyalahgunaan Solar (Tribun-Timur.com)
Fuel
Retail Marketing (FRM) Pertamina Region VII Sulawesi mencurigai adanya
penyalahgunaan bahar bakar jenis Solar seiring dengan kekosongan jenis
bahan bakar ini di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di
Makassar, Senin (2/7/2012) kemarin.
Sales Representative BBM Ritel Pertamina Regional VII Sulawesi, Iswahyudi, mengakui pihaknya telah menyalurkan solar sesuai dengan kebutuhan dan kuota.
"Padahal sudah kami salurkan sesuai dengan kebutuhan dan kuota. Ada kemungkinan solar disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Pertamina, kata dia, memang pernah mendapati adanya model-model pembelian yang tidak wajar. Seperti pembelian berulang kali ataupun pembelian dalam jumlah banyak. Hal inilah menurutnya yang dikhawatirkan terjadi, menyusul adanya kekosongan solar di sejumlah SPBU, meski dia mengakui belum ada laporan ke Pertamina terkait kekosongan tersebut.
Apalagi katanya, di Makassar, ada penambahan pasokan dari bulan-bulan sebelumnya. "Khusus di Mei kami salurkan 200 KL di Makassar. Bulan sebelumnya rata-rata kami salurkan 180 KL per hari," katanya.
Olehnya itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang melihat hal-hal yang mencurigakan di SPBU untuk segera melaporkan ke pihak berwajib.
Dan kalau SPBU tidak menyalurkan sesuai dengan prosedur, maka pihak Pertamina bakal memberikan sanksi terhadap SPBU yang bersangkutan. Himbauan ini menyusul pemakaian solar yang sudah over di Sulsel yakni sekira 13 persen. (*)
Sales Representative BBM Ritel Pertamina Regional VII Sulawesi, Iswahyudi, mengakui pihaknya telah menyalurkan solar sesuai dengan kebutuhan dan kuota.
"Padahal sudah kami salurkan sesuai dengan kebutuhan dan kuota. Ada kemungkinan solar disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Pertamina, kata dia, memang pernah mendapati adanya model-model pembelian yang tidak wajar. Seperti pembelian berulang kali ataupun pembelian dalam jumlah banyak. Hal inilah menurutnya yang dikhawatirkan terjadi, menyusul adanya kekosongan solar di sejumlah SPBU, meski dia mengakui belum ada laporan ke Pertamina terkait kekosongan tersebut.
Apalagi katanya, di Makassar, ada penambahan pasokan dari bulan-bulan sebelumnya. "Khusus di Mei kami salurkan 200 KL di Makassar. Bulan sebelumnya rata-rata kami salurkan 180 KL per hari," katanya.
Olehnya itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang melihat hal-hal yang mencurigakan di SPBU untuk segera melaporkan ke pihak berwajib.
Dan kalau SPBU tidak menyalurkan sesuai dengan prosedur, maka pihak Pertamina bakal memberikan sanksi terhadap SPBU yang bersangkutan. Himbauan ini menyusul pemakaian solar yang sudah over di Sulsel yakni sekira 13 persen. (*)
Koperasi Mitra Bank Jangkau Masyarakat Miskin
JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga
keuangan mikro seperti koperasi dan bank perkreditan rakyat adalah
mitra dunia perbankan untuk menjangkau masyarakat miskin Indonesia yang
masih sulit mendapat akses layanan keuangan.
"Lebih dari 40 juta penduduk Indonesia merupakan pengusaha kecil dan mikro, namun hanya 13 persen yang memperoleh akses ke jasa keuangan formal. Oleh karena itu, perbankan membutuhkan mitra seperti koperasi untuk menjangkau mereka," kata Direktur Pengembangan Bisnis Bank Andara Don Johnston di Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Johnston mengungkapkan bahwa sektor keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan sekitar 50.000 lembaga keuangan mikro (LKM) yang melayani lebih dari 40 juta orang.
"Namun, kami memperkirakan bahwa 50 juta penduduk saat ini masih belum mendapatkan jasa keuangan, dan hampir separuh dari jumlah tersebut hidup dengan penghasilan di bawah (2 dollar AS) perhari," ucapnya.
Ia berpendapat bahwa masyarakat yang belum mendapat akses jasa keuangan tersebut, tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan formal karena tinggal diluar jangkauan pelayanan, atau dinilai berisiko terlalu tinggi.
"Yang bisa menjangkau masyarakat miskin adalah koperasi atau BPR (bank perkreditan rakyat). Lembaga tersebut mendominasi usaha mikro di Indonesia dengan jumlah nasabah sekitar 10.000," paparnya.
Namun, Johnston menjelaskan, LKM masih memiliki kendala dalam permodalan, hanya mampu melayani nasabah dengan produk-produk dasar perbankan, sehingga kualitas layanan terhadap masyarakat miskin masih sangat terbatas.
Menurut dia, perbankan formal di pusat-pusat ekonomi di kota-kota besar dapat membantu sisi permodalan LKM, sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha.
Dalam pandangan Johnston, bank bisa memberi pinjaman kepada LKM seperti koperasi dan BPR yang dia sebut sebagai LKM prorakyat miskin (pro poor). "LKM prorakyat miskin bisa dilihat dari rata-rata besar pinjaman dari nasabah, jika rata-ratanya kurang dari Rp 5 juta, maka LKM tersebut tergolong pro poor," tuturnya.
Indikator lain LKM prorakyat miskin adalah area jangkauan. Jika LKM tersebut menjangkau area pedesaan, daerah kumuh perkotaan, dan di luar Jawa/Bali, maka Johnston mengategorikan LKM tersebut sebagai "pro poor’. "LKM pro poor juga harus menjangkau kelompok wanita, pemuda, pekerja, dan petani," kata Johnston.
Karakteristik metodologi pembiayaan juga bisa digunakan perbankan formal untuk melihat apakah sebuah ’LKM pro poor atau tidak. Portofolio pembiayaan LKM pro rakyat miskin akan menggunakan metodologi kredit kelompok seperti pola Grameen Bank.
"Lebih dari 40 juta penduduk Indonesia merupakan pengusaha kecil dan mikro, namun hanya 13 persen yang memperoleh akses ke jasa keuangan formal. Oleh karena itu, perbankan membutuhkan mitra seperti koperasi untuk menjangkau mereka," kata Direktur Pengembangan Bisnis Bank Andara Don Johnston di Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Johnston mengungkapkan bahwa sektor keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan sekitar 50.000 lembaga keuangan mikro (LKM) yang melayani lebih dari 40 juta orang.
"Namun, kami memperkirakan bahwa 50 juta penduduk saat ini masih belum mendapatkan jasa keuangan, dan hampir separuh dari jumlah tersebut hidup dengan penghasilan di bawah (2 dollar AS) perhari," ucapnya.
Ia berpendapat bahwa masyarakat yang belum mendapat akses jasa keuangan tersebut, tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan formal karena tinggal diluar jangkauan pelayanan, atau dinilai berisiko terlalu tinggi.
"Yang bisa menjangkau masyarakat miskin adalah koperasi atau BPR (bank perkreditan rakyat). Lembaga tersebut mendominasi usaha mikro di Indonesia dengan jumlah nasabah sekitar 10.000," paparnya.
Namun, Johnston menjelaskan, LKM masih memiliki kendala dalam permodalan, hanya mampu melayani nasabah dengan produk-produk dasar perbankan, sehingga kualitas layanan terhadap masyarakat miskin masih sangat terbatas.
Menurut dia, perbankan formal di pusat-pusat ekonomi di kota-kota besar dapat membantu sisi permodalan LKM, sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha.
Dalam pandangan Johnston, bank bisa memberi pinjaman kepada LKM seperti koperasi dan BPR yang dia sebut sebagai LKM prorakyat miskin (pro poor). "LKM prorakyat miskin bisa dilihat dari rata-rata besar pinjaman dari nasabah, jika rata-ratanya kurang dari Rp 5 juta, maka LKM tersebut tergolong pro poor," tuturnya.
Indikator lain LKM prorakyat miskin adalah area jangkauan. Jika LKM tersebut menjangkau area pedesaan, daerah kumuh perkotaan, dan di luar Jawa/Bali, maka Johnston mengategorikan LKM tersebut sebagai "pro poor’. "LKM pro poor juga harus menjangkau kelompok wanita, pemuda, pekerja, dan petani," kata Johnston.
Karakteristik metodologi pembiayaan juga bisa digunakan perbankan formal untuk melihat apakah sebuah ’LKM pro poor atau tidak. Portofolio pembiayaan LKM pro rakyat miskin akan menggunakan metodologi kredit kelompok seperti pola Grameen Bank.
Sumber :
Antara
Editor :
Erlangga Djumena
Langganan:
Postingan (Atom)